PPS Resmi Berakhir

Program Pengungkapan Sukarela (PPS), program khusus yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Indonesia, resmi berakhir sudah. Program yang sengaja dibuat untuk membatasi aktivitas informal dan shadow economy yang ada di Indonesia. PPS juga merupakan program lanjutan atas program Tax Amnesty jilid 1 yang telah diadakan pada tahun 2016-2017, serta penyempurnaan dari program PAS Final.

PPS telah berlangsung selama 6 bulan, terhitung sejak 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022. Durasi yang terhitung cukup singkat untuk proses pengumpulan pajak-pajak yang macet selama bertahun-tahun ini. Mengingat program Tax Amnesty jilid 1 diadakan selama hampir 2 tahun.

Dalam waktu 6 bulan tersebut, PPS telah berhasil mengumpulkan pajak penghasilan kurang lebih Rp54,23 triliun dari total harta pengungkapan sebesar Rp532,42 triliun. Per Kamis, 30 Juni 2022 ada sebanyak 212.240 wajib pajak yang telah merasakan manfaat dari PPS. “Mulai dari Mei sampai Juni itu luar biasa. Mei saja baru 13.518 [wajib pajak]. Nah, pada Juni bisa 200.000 lebih,” ungkap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor pada Kamis 30, Juni 2022.

Ada sanksi pula yang masih akan berlaku bagi wajib pajak yang seharusnya tidak melaporkan pajaknya melalui program Tax Amnesty jilid 1 dan juga PPS, bila ternyata masih ada objek pajak yang sengaja disembunyikan. Sanksinya merupakan sanksi administratif dengan bunga sebesar 200% yang berlaku sesuai ketentuan pasal 18 ayat 3 UU No.11 tahun 2016 (UU Tax Amnesty).

Program PPS ini bersifat Sukarela (pilihan), sehingga atas berakhirnya Program PPS ini ada 2 (dua) kondisi bagi Wajib Pajak di Indonesia yaitu:

  1. WP yang mengikuti Program PPS
  2. WP yang tidak mengikuti Program PPS

Masing-masing kondisi menurut kami banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan WP tersebut, yang kami rangkum menurut kesimpulan kami selama wawancara ataupun saat konsultasi sebagai berikut:

  1. WP ikut program PPS, memiliki kecenderungan agar SPT Tahun – tahun sebelumya tidak diperiksa dan dikenakan sanksi yang lebih tinggi
  2. WP tidak ikut program PPS, tarif yang tinggi dan cenderung merasa hanya kesalahan administrasi dalam hal lupa untuk melaporkan keseluruhan harta yang berasal dari penghasilan yang sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan. Banyak perdebatan dari sisi DJP terkait hal ini karena sulit untuk dibuktikan sehingga tetap mengacu kepada Peraturan walaupun tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, tidak sesuai dengan spirit Peraturan dan menyudutkan Wajib Pajak.

Yang menariknya adalah action dari pihak DJP setelah proses PPS kali ini, apakah tetap akan sama dengan setelah proses Tax Amnesty jilid 1, ataukah dengan adanya pembenahan sistem master database Wajib Pajak akan ada hal-hal yang secara masif bisa meningkatkan penerimaan negara.

Tentunya sistem administrasi ini harus diperhatikan segala prosedural karena jika ada celah maka dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu.

Melalui tulisan ini, penulis berharap adanya awareness dan kepedulian dari para Wajib Pajak maupun dari para Petugas Pajak agar unsur/asas keadilan bisa lebih dikedepankan karena bisa berdampak banyak faktor (finansial dan psikis) di tengah kondisi ekonomi global yang sedang kurang baik.