Transaksi Kripto sudah berkontribusi dalam Penerimaan Pajak

Seperti yang telah diketahui bahwa peraturan Perpajakan mengenai Kripto diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) No.68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas
Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Aturan ini sudah mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2022, jadi kita sudah bisa melihat seberapa banyak sih
penerimaan dari Transaksi Kripto.

Adapun Penerimaan Negara yang diperoleh dari Transaksi Kripto bersumber dari 2 jenis Pajak yaitu PPN
dan Pajak Penghasilan.

Secara singkatnya Perlakuan Pajak atas Transaksi Kripto adalah sebagai berikut:
Pajak Penghasilan dikenakan atas penghasilan yang diterima/diperoleh dari:
– Penjual Aset Kripto
– Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; atau
– Penambang Aset Kripto
Tarif PPh terbagi 2 kriteria yaitu 0,1% dan 0,2% untuk setiap Objek Pajak diatas.

PPN dikenakan atas penyerahan barang / jasa yang terkait dengan Transaksi Kripto sbb:
− Barang Kena Pajak TIDAK Berwujud berupa Aset Kripto oleh Penjual Aset Kripto;
− Jasa Kena Pajak berupa Jasa Penyedia Sarana Elektronik untuk Transaksi Perdagangan Aset
Kripto oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; dan/atau
− Jasa Kena Pajak berupa jasa verifikasi transaksi Aset Kripto dan/atau jasa manajemen kelompok
Penambang Aset Kripto (mining pool) oleh Penambang Aset Kripto,
Tarif PPN untuk Objek Pajak diatas selain Penambang Aset Kripto dikenakan atas besaran tertentu yaitu
sebesar 1% atau 2% dari tarif PPN , sedangkan untuk Penambang Aset Kripto dikenakan tarif PPN
sebesar 10%.

Hingga akhir bulan Agustus 2022, jumlah Penerimaan Negara atas Transaksi Kripto adalah sebesar Rp
60,76 Miliar untuk Penerimaan PPh dan sebesar Rp 65,99 Miliar untuk Penerimaan PPN, sehingga jumlah
Penerimaan Negara atas Transaksi Kripto mencapai Rp 126,75 Miliar.

Jumlah ini hanya 2 (dua) bulan dan nilainya masih prematur dikarenakan masih banyak pelaku di bidang
Kripto yang belum memahami dan memiliki edukasi kewajiban perpajakan.

Atas hal ini menurut kami perlu adanya sosialiasi yang lebih luas dari DJP mengenai transaksi Aset Kripto
ini, dan bagi Wajib Pajak juga dapat menanyakan perihal tata cara dan ketentuan Perpajakan atas
Transaksi Aset Kripto kepada pihak yang berkompeten atas hal ini yaitu Account Representative (AR) DJP
ataupun Konsultan Pajak yang telah ter-registrasi.

Kita tunggu langkah berikutnya dari DJP apakah dapat mengikuti perubahan dari Transaksi Aset Kripto
yang semakin berkembang.

Sekian ulasan dari kami, semoga bermanfaat.